Dokumen tersebut menjelaskan berbagai persyaratan untuk pengajuan beberapa jenis SPM (Surat Permintaan Membayar) termasuk SPM Uang Persediaan, SPM Ganti Uang Persediaan, SPM Tambahan Uang Persediaan, SPM LS Non Belanja Pegawai, SPM LS Belanja Pegawai, dan SPM Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Dokumen tersebut menjelaskan mekanisme pengajuan beberapa jenis SPM seperti SPM UP, TUP, GUP, dan SPM LS untuk gaji, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta dokumen pendukung yang diperlukan.
Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian retur SP2D melalui SPAN dengan menetapkan rekening-rekening khusus untuk penampungan dana retur SP2D, mekanisme pengembalian dana ke penerima, serta laporan yang harus disampaikan oleh KPPN dan Kanwil ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur operasi standar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lahat berdasarkan peraturan yang berlaku. Prosesnya meliputi pengajuan dokumen oleh satuan kerja, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencetakan SP2D, dan penyerahan SP2D kepada satuan kerja untuk proses pencairan dana.
SPM UP dapat diajukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu dengan batasan tertentu berdasarkan besaran pagu anggaran. SPM harus dilampiri berkas-berkas pendukung seperti SPM, rincian rencana penggunaan dana, dan pernyataan KPA.
Dokumen tersebut menjelaskan berbagai persyaratan untuk pengajuan beberapa jenis SPM (Surat Permintaan Membayar) termasuk SPM Uang Persediaan, SPM Ganti Uang Persediaan, SPM Tambahan Uang Persediaan, SPM LS Non Belanja Pegawai, SPM LS Belanja Pegawai, dan SPM Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Dokumen tersebut menjelaskan mekanisme pengajuan beberapa jenis SPM seperti SPM UP, TUP, GUP, dan SPM LS untuk gaji, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta dokumen pendukung yang diperlukan.
Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian retur SP2D melalui SPAN dengan menetapkan rekening-rekening khusus untuk penampungan dana retur SP2D, mekanisme pengembalian dana ke penerima, serta laporan yang harus disampaikan oleh KPPN dan Kanwil ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur operasi standar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lahat berdasarkan peraturan yang berlaku. Prosesnya meliputi pengajuan dokumen oleh satuan kerja, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencetakan SP2D, dan penyerahan SP2D kepada satuan kerja untuk proses pencairan dana.
SPM UP dapat diajukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu dengan batasan tertentu berdasarkan besaran pagu anggaran. SPM harus dilampiri berkas-berkas pendukung seperti SPM, rincian rencana penggunaan dana, dan pernyataan KPA.
- Laporan pertanggungjawaban keuangan semester II tahun 2020 untuk SMA/MA DT Surabaya mencakup pencairan dana 50% pada Mei dan 50% pada awal Juni, pengisian SPTJM, dan pertanggungjawaban berupa rekapan penerimaan, belanja, pajak, dan pengembalian dana
- Ada beberapa persyaratan administrasi untuk SPJ honorarium, pembelian bahan, sewa jasa, termasuk contoh kuitansi dan surat pernyataan non
Dokumen tersebut membahas reformulasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2020 oleh Kementerian Keuangan. Terdapat penambahan satu indikator baru yaitu konfirmasi capaian output, serta penyesuaian bobot dan formula beberapa indikator lainnya guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
Modul Penatausahaan Pengaturan Awal membahas pengaturan awal sistem informasi keuangan daerah mulai dari pengaturan kebijakan, periode dokumen, penandatanganan dokumen, hingga pengelolaan user sebelum memasuki proses penatausahaan keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2006, meliputi peraturan perundang-undangan terkait, lingkup pengelolaan keuangan daerah, struktur organisasi pengelola keuangan daerah di pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah, serta dokumen pokok penganggaran dan pelaksanaan anggaran daerah.
[Ringkasan]
1. Dokumen ini memberikan panduan mengenai proses tuntutan perjalanan dan pengawasan peperiksaan oleh petugas peperiksaan. Ia menjelaskan peraturan, dokumen yang diperlukan, kadar bayaran, dan prosedur pengesahan untuk tuntutan.
2. Proses tuntutan melibatkan pengumpulan, semakan, dan pembayaran tuntutan melalui akaun bank petugas. Dokumen sokongan seperti surat pelantikan, j
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
Laporan realisasi APBN merangkum informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan anggaran selama satu periode berdasarkan format I-Account APBN. Laporan ini disusun secara mingguan oleh Seksi Bank untuk kepentingan manajemen keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan laporan keuangan perangkat daerah tahun 2018. Terdapat beberapa poin penting yaitu dasar hukum dan sistem akuntansi pemerintah daerah, siklus akuntansi, jadwal penyusunan laporan keuangan, dan jenis-jenis laporan keuangan seperti LRA, LO, neraca, serta lampiran-lampirannya.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Dokumen Indikatif Penarikan Anggaran (DIPA) dan Pedoman Operasional Kegiatan (POK) dengan menjelaskan proses penyusunan, penelaahan, dan pengesahan DIPA serta penyusunan POK sebagai panduan pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang mencakup fungsi-fungsi utamanya seperti perencanaan, anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses konversi kode rekening dan penambahan fitur-fitur baru pada SIMDA seperti inputan SP3B dan SP2B untuk penatausahaan BLUD dan BOS.
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas tentang implementasi SPAN pada instansi vertikal di Kementerian Keuangan, mencakup regulasi, strategi piloting SPAN dan SAKTI, modul dan interface yang dipiloting, integrasi proses bisnis pembayaran, serta evaluasi dan penyelesaian kendala selama piloting SPAN.
Dokumen tersebut membahas analisis sistem informasi laporan keuangan di Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film berdasarkan akun/mata anggaran kegiatan dan subkegiatan. Terdapat beberapa masalah yakni sering terjadi kesalahan dalam penginputan data akun kegiatan, pembuatan laporan realisasi daya serap kurang cepat dan akurat, serta perlu memperbaharui teknologi yang digunakan agar data lebih cepat dan ak
Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PM.2/2009 menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 yang digunakan sebagai pedoman untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun anggaran. Standar Biaya Umum ini meliputi berbagai jenis biaya seperti honorarium, transportasi, makanan, dan sewa sarana.
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonrumputeki
Peraturan ini mengatur tentang pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sanksi diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
- Laporan pertanggungjawaban keuangan semester II tahun 2020 untuk SMA/MA DT Surabaya mencakup pencairan dana 50% pada Mei dan 50% pada awal Juni, pengisian SPTJM, dan pertanggungjawaban berupa rekapan penerimaan, belanja, pajak, dan pengembalian dana
- Ada beberapa persyaratan administrasi untuk SPJ honorarium, pembelian bahan, sewa jasa, termasuk contoh kuitansi dan surat pernyataan non
Dokumen tersebut membahas reformulasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2020 oleh Kementerian Keuangan. Terdapat penambahan satu indikator baru yaitu konfirmasi capaian output, serta penyesuaian bobot dan formula beberapa indikator lainnya guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
Modul Penatausahaan Pengaturan Awal membahas pengaturan awal sistem informasi keuangan daerah mulai dari pengaturan kebijakan, periode dokumen, penandatanganan dokumen, hingga pengelolaan user sebelum memasuki proses penatausahaan keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2006, meliputi peraturan perundang-undangan terkait, lingkup pengelolaan keuangan daerah, struktur organisasi pengelola keuangan daerah di pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah, serta dokumen pokok penganggaran dan pelaksanaan anggaran daerah.
[Ringkasan]
1. Dokumen ini memberikan panduan mengenai proses tuntutan perjalanan dan pengawasan peperiksaan oleh petugas peperiksaan. Ia menjelaskan peraturan, dokumen yang diperlukan, kadar bayaran, dan prosedur pengesahan untuk tuntutan.
2. Proses tuntutan melibatkan pengumpulan, semakan, dan pembayaran tuntutan melalui akaun bank petugas. Dokumen sokongan seperti surat pelantikan, j
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
Laporan realisasi APBN merangkum informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan anggaran selama satu periode berdasarkan format I-Account APBN. Laporan ini disusun secara mingguan oleh Seksi Bank untuk kepentingan manajemen keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan laporan keuangan perangkat daerah tahun 2018. Terdapat beberapa poin penting yaitu dasar hukum dan sistem akuntansi pemerintah daerah, siklus akuntansi, jadwal penyusunan laporan keuangan, dan jenis-jenis laporan keuangan seperti LRA, LO, neraca, serta lampiran-lampirannya.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Dokumen Indikatif Penarikan Anggaran (DIPA) dan Pedoman Operasional Kegiatan (POK) dengan menjelaskan proses penyusunan, penelaahan, dan pengesahan DIPA serta penyusunan POK sebagai panduan pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang mencakup fungsi-fungsi utamanya seperti perencanaan, anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses konversi kode rekening dan penambahan fitur-fitur baru pada SIMDA seperti inputan SP3B dan SP2B untuk penatausahaan BLUD dan BOS.
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas tentang implementasi SPAN pada instansi vertikal di Kementerian Keuangan, mencakup regulasi, strategi piloting SPAN dan SAKTI, modul dan interface yang dipiloting, integrasi proses bisnis pembayaran, serta evaluasi dan penyelesaian kendala selama piloting SPAN.
Dokumen tersebut membahas analisis sistem informasi laporan keuangan di Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film berdasarkan akun/mata anggaran kegiatan dan subkegiatan. Terdapat beberapa masalah yakni sering terjadi kesalahan dalam penginputan data akun kegiatan, pembuatan laporan realisasi daya serap kurang cepat dan akurat, serta perlu memperbaharui teknologi yang digunakan agar data lebih cepat dan ak
Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PM.2/2009 menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 yang digunakan sebagai pedoman untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun anggaran. Standar Biaya Umum ini meliputi berbagai jenis biaya seperti honorarium, transportasi, makanan, dan sewa sarana.
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonrumputeki
Peraturan ini mengatur tentang pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sanksi diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Per 03 pb_2010_perkiraaan_anggaran(peran)rumputeki
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar mampu bersaing di industri halal.
Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Mencakup ketentuan umum terkait definisi istilah, pejabat pengguna anggaran, dan mekanisme pembayaran meliputi penggunaan uang persediaan, surat perintah pembayaran, dan tanggung jawab belanja negara.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
7. SPM Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) SPM dan Arsip Data Komputer (ADK) Surat Pernyataan Penggunaan yang menyatakan : Dana tersebut harus habis dalam satu bulan Tidak seharusnya dengan SPM-LS Sisa dana jika tidak habis harus disetor ke rekening kas negara Rincian Rencana Penggunaan Dana (Keperluan riil satu bulan) Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir Surat persetujuan kepala KPPN Lubuk Sikaping setinggi-tingginya Rp. 200 Juta Surat Persetujuan Kepala Kanwil III Ditjen. Perbendaharaan Sumatera Barat untuk jumlah diatas Rp. 200 juta
8. SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) SPM dan Arsip Data Komputer (ADK). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) jika bukti-bukti pengeluaran s.d Rp. 10 juta untuk setiap kuitansi atau daftar pembiayaan honor untuk jumlah tidak terbatas. Rincian penggunaan dana untuk permintaan bulan berikutnya. SPP yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
9. SPM LS Non Belanja Pegawai A. Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa : SPM dan Arsip Data Komputer (ADK) Resume Kontrak SPTB Faktur PAjak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh wajib pajak Jaminan Bank bila dipersyaratkan Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak/SPK yang dananya sebagian/seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah LN
10. SPM LS Non Belanja Pegawai B. Langganan Daya dan Jasa SPM dan Arsip Data Komputer (ADK) Bukti tagihan daya dan jasa Nomor rekening pihak ketiga (PT.PLN, PT.TELKOM, PDAM)
11. SPM LS Non Belanja Pegawai C. Perjalanan Dinas SPM dan Arsip Data Komputer (ADK) SPTB Daftar Nominatif Perjalanan DInas yang berisi antara lain informasi mengenai data pejabat (nama, pangkat, golongan), tujuan , tanggal keberangkatan , lama perjalanan dinas dan biaya yang diperlukan masing-masing pegawai
12. SPM LS Belanja Pegawai A. SPM Gaji Induk/ Bulanan SPM dan Arsip Data Komputer (ADK) Halaman luar daftar gaji dan Rekapitulasi Daftar Gaji Daftar perubahan data pegawai Daftar perubahan potongan Daftar penerimaan gaji bersih Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai ADK data pegawai dan ADK Belanja Pegawai SSP PPh Pasal 21 SPTJM dari Kuasa PA/PPK
13. SPM LS Belanja Pegawai B. SPM GajiSusulan SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluardaftargajidanRekapitulasiDaftarGajiSusulan Daftarperubahan data pegawai Copy dokumenpendukungperubahan data pegawai ADK BelanjaPegawai SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK
14. SPM LS Belanja Pegawai C. SPM KekuranganGaji (RapelGaji) SPM danArsip Data Komputer (ADK) HalamanluardaftargajidanRekapitulasiDaftarGaji Daftarperubahan data pegawai Copy dokumenpendukungperubahan data pegawai ADK BelanjaPegawai SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK
15. SPM LS Belanja Pegawai D. SPM UangDukaWafat/Tewas/Gugur SPM danArsip Data Komputer (ADK) Halamanluardaftaruangdukawafat/tewasdanrekapitulasiuangdukawafat/tewasi Daftarperubahan data pegawai SK PemberianUangDukaTewas SuratKeterangandanpermintaanTunjangankematian/uangdukawafat/tewas Suratketerangankematian/visum ADK BelanjaPegawai SPTJM dariKuasa PA/PPK
16. SPM LS Belanja Pegawai E. SPM GajiTerusan SPM danArsip Data Komputer (ADK) Halamanluardaftarterusanpenghasilangajidanrekapitulasidaftarterusanpenghasilangaji Daftarperubahan data pegawai Copy dokumenpendukung ADK belanjapegawai SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK
17. SPM LS Belanja Pegawai F. SPM UangMuka/PersekotGaji SPM danArsip Data Komputer (ADK) Halamanlaurdaftaruangmukagajidanrekapitulasidaftaruangmukagaji Copy dokumenpendukung ADK belanjapegawai SSP PPhpasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK
18. SPM LS Belanja Pegawai G. SPM Lembur/Honor/Vakasi SPM danArsip Data Komputer (ADK) DaftarperhitunganpembayaranLembur/Honor/Vakasi Copy dokumenpendukung SPK Lembur/SK Panitia SSP PPhPasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK
19. SPM LS Belanja Pegawai H. SPM UangMakan SPM danArsip Data Komputer (ADK) Daftarperhitunganuangmakan SSP PPhpasal 21 SPTJM dariKuasa PA/PPK
20. Syarat Pengajuan SPM Dana PNBP PersyaratanSPM Dana PNBP mengacupada Ketentuan yang berlakupada SPM UP/TUP/GU/LS dan dilengkapidengan: SuratSetoranBukanPajak (SSBP) yang sudahdilegalisir KPPN MitraKerja Bank TempatPenyetoran PNBP berkenaan. PerhitunganMaksimumPencairan Dana Sesuaidenganketentuan yang berlaku.